Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Jalan RTA. Milono No.09 Telp./Fax. (0536) 3221854 Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah

Email: pt_kalteng@yahoo.com

SIPP Pengadilan Tingkat Banding


TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN

BAHWA HAK-HAK ANDA UNTUK MENDAPAT INFORMASI DI PENGADILAN DIJAMIN OLEH SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:1-144/SK/KMA/I/2011
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN

BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

MELALUI KEMAMPUAN, SIKAP, PENAMPILAN, PERHATIAN, TINDAKAN DAN TANGGUNG JAWAB. KAMI SIAP UNTUK MELAYANI MASYARAKAT
KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

APAPUN BENTUKNYA HUKUM TIDAK BISA DIBELI !!!

MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA-SAMA BADAN PERADILAN YANG BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
APAPUN BENTUKNYA HUKUM TIDAK BISA DIBELI !!!

KAMI INDONESIA, KAMI PANCASILA

KAMI INDONESIA, KAMI PANCASILA
Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Tugas Pokok dan Fungsi

A.  TUGAS POKOK   
  Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Ambon  adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding.   
     
B.  FUNGSI   
  Pengadilan Tinggi  yang merupakan Pengadilan tingkat Banding  dalam mencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lain.   
     
C.  ORGANISASI   
  Tugas utama pada organisasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya  adalah sebagai berikut :
Pada Pengadilan Tinggi Ambon  terdapat Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, yang mana Panitera merangkap sebagai Sekretaris, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :   
  1.  Kepaniteraan
   

Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan tehnis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

       
    Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) hal, yaitu :
    a. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan di Tingkat Banding.
    b. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, admninistrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata tingkat banding.
    c. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara  pidana.
    d. Penyusunan statistic perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara  dan yurisprudensi.
    e. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
       
    Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 4 (Empat) Kepaniteraan, yaitu :  
    a. Kepaniteraan Perdata,
bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.
    b. Kepaniteraan Pidana,
bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
    c. Kepaniteraan Tipikor,
bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti.
    d. Kepaniteraan Hukum,
bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
       
    Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku kepala sub Kepaniteraan.‚Äč  
       
  2.  Kesekretariatan  
    Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Tinggi, Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:  
    a. Melakukan urusan kepagawaian.
    b. Melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
    c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
       
    Bidang kesekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub bagian, yaitu :  
    a. Sub Bagian Kepegawaian,
bertugas melakukan urusan kepegawaian.
    b. Sub Bagian Keuangan,
bertugas melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
    c. Sub Bagian Umum,
bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan.
       
   

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 

 

 

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas