Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Jalan RTA. Milono No.09 Telp./Fax. (0536) 3221854 Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah

Email: ptpalangka@gmail.com, Instagram : pengadilan_tinggi_palangkaraya, Twitter : @TinggiRaya, Facebook : pengadilantinggi.palangkaraya.1

SIPP Pengadilan Tingkat BandingWA Boot Pengadilan Tinggi Palangka Raya


SELAMAT DATANG

Puji Syukur Kehadiran Allah SWT

atas Terwujudnya Situs Resmi

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

<center><h3>SELAMAT DATANG</h3></center>

PERAIHAN PREDIKAT
WILAYAH BEBAS KORUPSI

<center>PERAIHAN PREDIKAT<br>WILAYAH BEBAS KORUPSI</center>

AGEN PERUBAHAN PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

AGEN PERUBAHAN PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN 1 TAHUN 2021

NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN 1 TAHUN 2021

NILAI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI TRIWULAN 1 TAHUN 2021

NILAI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI TRIWULAN 1 TAHUN 2021

e-CONTROL PERKARA

Silahkan Cek Perkara pada wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
e-CONTROL PERKARA

SISTEM INFORMASI DATA ADVOKAT (SIDAT)

Daftarkan penyumpahan Advokat anda dan dapatkan Informasi mengenai Advokat melalui Aplikasi ini.
SISTEM INFORMASI DATA ADVOKAT (SIDAT)

SISTEM INFORMASI PROMOSI, PANGKAT, PENSIUN DAN MUTASI (SIP3M)

Silahkan Cek Status Pengusulan Promosi, Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Mutasi Anda.
SISTEM INFORMASI PROMOSI, PANGKAT, PENSIUN DAN MUTASI (SIP3M)

TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN

BAHWA HAK-HAK ANDA UNTUK MENDAPAT INFORMASI DI PENGADILAN DIJAMIN OLEH SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:1-144/SK/KMA/I/2011
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN

BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

KAMI SIAP MEMBERIKAN
PELAYANAN PRIMA

MELALUI KEMAMPUAN, SIKAP, PENAMPILAN, PERHATIAN, TINDAKAN DAN TANGGUNG JAWAB. KAMI SIAP UNTUK MELAYANI MASYARAKAT
KAMI SIAP MEMBERIKAN<br>PELAYANAN PRIMA

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA                                                                                                                                                                                                                                           SELAMA PANDEMI COVID-19, JAM PELAYANAN MULAI DARI PUKUL 09.00 WIB s/d 15.00 WIB

WEBINAR URGENSI PENERAPAN ANTI SLAPP DALAM PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

1

Palangkaraya – 23 April 2021 | Dalam rangka memperingati Hari Bumi, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadkan webinar bertajuk “Urgensi Penerapan Anti SLAPP dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia”. Kegiatan ini merupakan respon dari tingginya angka serangan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan di Indonesia.

Webinar ini menghadirkan Prof. George W. Pring yang merupakan Professor di University of Denver Strum College of Law dan pencetus dari teori dan konsep Anti SLAPP dan Dr. Mas Ahmad Santosa S.H.,LL.M yang merupakan pendiri dari ICEL, CEO Indonesia Ocean Justice Initiative dan pengajar senior hukum lingkungan.

1

Dalam kesempatan ini, hadir pula Keynote Speaker dan penanggap yang terdiri sebagai berikut :
- Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M. selaku Ketua POKJA Lingkungan Hidup Nasional ,
- Kementrian Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM,
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Nani Indrawati S.H., M.Hum. selaku Anggota Tim POKJA Lingkungan Hidup Mahkamah Agung,
- Anggota Komisi III/ Wakil MPR RI, H. Arsul Sani, S.H.,M.Si
- Asisten Khusus Jaksa Agung RI, Bapak Narendra Jatna, S.H., LL.M

3

Ibu Nani Indrawati menyampaikan mengenai peraturan Anti SLAPP di Indonesia hanya diatur dalam 1 pasal saja yaitu Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SK KMA No.36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup sehingga banyak tantangan yang dihadapi para Penegak Hukum khususnya para Hakim dalam menangani perkara yang berindikasi SLAPP.

3

Oleh karena itu, Beliau menyampaikan dalam webinar tersebut agar peraturan mengenai Anti SLAPP untuk dikaji lebih mendalam guna memberikan payung hukum dan perlindungan kepada pejuang lingkungan hidup. 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas