SOSIALISASI EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2026
Palangka Raya, 05 Maret 2026 | bertempat di Ruang Aula Isen Mulang, Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengikuti kegiatan Sosialisasi Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara daring. Kegiatan diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi/ Ad Hoc Tipikor, Panitera, Sekretaris, serta Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
Sosialisasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum.
Dalam kegiatan tersebut, pemaparan materi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menyampaikan terkait mekanisme evaluasi, indikator penilaian, strategi pemenuhan eviden, serta langkah-langkah penguatan pembangunan Zona Integritas di masing-masing satuan kerja.
Melalui keikutsertaan dalam sosialisasi ini, Pengadilan Tinggi Palangkaraya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas aparatur, serta mewujudkan tata kelola peradilan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Berita/Pengumuman Mahkamah Agung
QR CODE STANDAR PELAYANAN

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas







