Seleksi SKD CPNS Mahkamah Agung di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
Palangka Raya, 29 Oktober 2018 | Bertempat dikantor UPT BKN Palangka Raya, Pengadilan Tinggi Palangka Raya melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes SKD sebanyak 240 orang. Seleksi SKD untuk Wilayah Kalimantan Tengah dilaksanakan di UPT BKN Palangka Raya jalan Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 29 Oktober 2018 dan dibagi menjadi tiga sesi dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai berakhir dengan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia pelaksana.
Menerima 1.052 Formasi Pegawai Baru
Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018, Mahkamah Agung mendapatkan 1.052 (seribu lima puluh dua) orang CPNS dengan formasi 325 (tiga ratus dua puluh lima) orang analis perkara peradilan, 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang analis sumber daya manusia, 184 (seratus delapan puluh empat) orang pengelola sistem dan jaringan, 53 (lima puluh tiga) orang pranata komputer ahli pertama, dan 100 (seratus) orang analis kepegawaian ahli pertama.
Dari jumlah 1.052 orang tersebut, sebanyak 914 (sembilan ratus empat belas) orang diperuntukkan untuk jalur umum, 105 (seratus lima) orang melalui jalur cumlaude, 11 orang formasi khusus Papua dan Papua Barat serta 22 orang untuk penyandang disabilitas. (adm /PTPLK).
Berita/Pengumuman Mahkamah Agung
QR CODE STANDAR PELAYANAN
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas