RAKOR MITRA KERJA & PENANDATANGANAN PI APARATUR PERADILAN SE-KALTENG
Senin, 8 Januari 2024 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya menggelar acara Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2024. Pejabat yang bertanda tangan dalam dokumen pakta integritas antara lain Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, seluruh Hakim Tinggi/ Ad Hoc, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, pelaksana, PPNPN Pengadilan Tinggi Palangkaraya serta Ketua Pengadilan Negeri se-Kalimatan Tengah.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Bapak Sujatmiko, S.H., M.H. yang disaksikan oleh Aparat Penegak Hukum yaitu Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Wakapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Wakajati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Tengah dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
Salah satu tujuan pelaksanaan penandatanganan pakta integritas adalah memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
Secara garis besar isi Pakta Integritas adalah ikut serta dalam upaya mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melakukan perbuatan tercela. Selain itu, tidak meminta atau menerima suap, gratifikasi, atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (OK/BCT)
Berita/Pengumuman Mahkamah Agung
QR CODE STANDAR PELAYANAN
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas