RAPAT EVALUASI KINERJA U.B. SEPTEMBER 2025
Palangka Raya, 29 Oktober 2025 | Bertempat di Aula Isen Mulang Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja untuk bulan September 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua, para Hakim Tinggi/Hakim Ad Hoc, Panitera dan Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
Rapat evaluasi dilaksanakan, dengan agenda utama meliputi:
⦁ Pembinaan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Palangkaraya,
⦁ Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laporan Hasil Pengawasan Bidang, dan
⦁ Monev Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk periode September 2025.
Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya menekankan pentingnya kegiatan evaluasi kinerja sebagai sarana refleksi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Melalui forum ini, diharapkan seluruh aparatur dapat memperkuat sinergi, kedisiplinan, dan komitmen terhadap visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang agung, unggul, dan berintegritas.
Rapat berlangsung dengan tertib dan interaktif, ditandai dengan penyampaian hasil monev dari masing-masing bidang serta tindak lanjutnya, serta upaya pembangunan Zona Integritas mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya. (MJ/BCT)
Berita/Pengumuman Mahkamah Agung
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas