KEGIATAN PENELAAHAN USULAN RKBMN TINGKAT KOORDINATOR WILAYAH
Palangka Raya, Senin 11 September 2023 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengikuti secara daring Kegiatan Penelaahan Usulan RKBMN Tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) yang diadakan oleh Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI, dihadiri oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan serta Operator BMN. Kegiatan penelaahan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Biro Perlengkapan Dr. Rosfiana, S.H. M.H., dilanjutkan dengan penyampaian tindaklanjut hasil penginputan usulan RKBMN oleh Satuan Kerja yang telah disetujui tim penelahah Pusat pada aplikasi e-sadewa, lalu menginput data pada Aplikasi SIMAN berupa data RKBMN pengadaan dan pemeliharaan, yang mana dilaksanakan kegiatan penelaahan usulan RKBMN Tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) yang di jadwalkan tanggal 11 s/d 15 September 2023.
Pada telaah RKBM pemeliharaan harus melengkapi sebagai berikut :
1. Data dukung berupa DHP
2. Memastikan aset yang diusulkan
3. Menggunakan foto terbaru
4. Memastikan usulan dilengkapi dengan STPJM
Sedangkan untuk RKBMN pengadaan harus memperhatikan sebagai berikut :
1. Kesesuaian SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan)
2. Kelengkapan dokumen lainnya seperti TOR dan RAB
3. Kesesuaian TOR Dan RAB harus sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan
(MAT/BCT)
Berita/Pengumuman Mahkamah Agung
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas