RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)
Palangka Raya, 5 Oktober 2023 | Bertempat di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Sujatmiko, S.H., M.H. menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan akibat dampak El Nino di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan setelah adanya keputusan menaikan status siaga darurat menjadi tanggap darurat yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Keputusan menetapkan status tanggap darurat tersebut, di antaranya mengacu pada perkembangan kondisi di lapangan, termasuk penetapan status tanggap darurat di sejumlah kabupaten dan kota, di antaranya Kotawaringin Timur dan Palangka Raya.
Penetapan kenaikan status dari siaga darurat menjadi status tanggap darurat juga memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0365/Huk-BPBD/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023. (AA/BCT)
Berita/Pengumuman Mahkamah Agung
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas