SOSIALISASI PEDOMAN AGEN PERUBAHAN
Palangka Raya, 18 Maret 2024 | Bertempat di Aula Isen Mulang, Pengadilan Tinggi Palangkaraya melaksanakan Sosialisasi Pedoman Agen Perubahan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 Tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Yang Berada di Bawahnya.
Sosialisasi dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan dihadiri oleh Hakim Tinggi/ Ad Hoc, Pejabat Struktural/ Fungsional dan ASN pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Dalam sosialisasi tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Bapak Marsudin Nainggolan, S.H. M.H, memberikan arahan penting mengenai peran dan tugas agen perubahan dalam institusi. Beliau menekankan bahwa agen perubahan memiliki peran peran utama sebagai katalis, sebagai penggerak perubahan, sebagai pemberi solusi, sebagai mediator, sebagai penghubung, dan sebagai teladan dalam lingkungan kerja.
Beliau juga menekankan pentingnya komitmen dari setiap calon agen perubahan yang terpilih. Siapapun yang mendapatkan tugas sebagai agen perubahan harus melaksanakan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan memberikan kontribusi positif akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan. (YY/ YN)
Berita/Pengumuman Mahkamah Agung
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas